Inspektorat Kota Palembang

Perkembangan pengawasan daerah dan perubahannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah, Dalam menjalankan pengawasan pemerintah Daerah pada masa Orde Baru dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kab/Kotamadya. Inspektorat Wilayah Dati II Palembang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kodya sebagai perangkat pengawasan umum secara administratif bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah Kotamadya dan secara teksnis bertanggung jawab kepada Badan Pengawas...

Inspektorat kota palembang operates in the Government administration industry.

Inspektorat kota palembang's revenue is 11m - 100m

Inspektorat kota palembang has 201 - 500 employees.