Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK)

Pada awal tahun 2008, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, seperti peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan masifnya kerusakan lingkungan. Isu ini mendorong para akademisi di Indonesia merekontruksi kembali pemikiran tentang pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kepentingan rakyat. Pada lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB) sendiri, intens terjadi diskusi yang mengeksplor ketahanan perekonomian Indonesia. Sehingga pada awal tahun 2009, terbitlah Surat Keputusan (SK) Dekan FEB-UB Nomor: 066/10.1.12/SK/2009 yang melegalalisasikan berdirinya Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan (PKEK). Bersamaan dengan berkembangnya kesadaran arti pentingnya perumusan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan, PKEK mentransformasikan diri menjadi Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK) yang tertuang...

Inclusive development,public policy,and regional economy

Pusat kajian ekonomi pembangunan dan kerakyatan (pkepk) operates in the Research services industry.

Pusat kajian ekonomi pembangunan dan kerakyatan (pkepk)'s revenue is 11m - 100m

Pusat kajian ekonomi pembangunan dan kerakyatan (pkepk) has 11 - 50 employees.